Apa Kabar Salatiga – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penguatan fungsi pengawasan dinilai penting agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Salatiga.
Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
DPRD Salatiga menekankan bahwa pengawasan APBD tidak hanya dilakukan pada tahap perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan hingga evaluasi program. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang terus didorong agar potensi penyimpangan anggaran dapat dicegah sejak dini.
Anggota DPRD menyatakan akan lebih cermat dalam menelaah program dan kegiatan yang diusulkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Antisipasi Potensi Penyimpangan Sejak Awal
Dengan pengawasan yang diperketat, DPRD berharap potensi penyimpangan anggaran dapat diminimalisir. DPRD berkomitmen melakukan monitoring secara berkala terhadap realisasi APBD, termasuk melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Baca juga: Angin Kencang Terjang Sidomukti Salatiga, Belasan Rumah Warga Rusak
Prioritaskan Program Pro-Rakyat
DPRD Salatiga menegaskan bahwa pengawasan APBD 2026 akan difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik menjadi perhatian utama dalam pengawasan anggaran.
DPRD ingin memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Sinergi dengan Pemerintah Kota
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Kota Salatiga. Hubungan yang harmonis diharapkan dapat menciptakan proses penganggaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Meski demikian, DPRD menegaskan tetap akan menjalankan fungsi kontrol secara objektif dan profesional.
Libatkan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan
DPRD Salatiga juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan APBD. Masukan, kritik, dan laporan dari masyarakat dinilai penting untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukannya.
Keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Evaluasi Berkala dan Tindak Lanjut
Sebagai bagian dari pengawasan, DPRD akan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan APBD 2026. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, DPRD menegaskan akan mengambil langkah tegas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Komitmen Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Baik
Perketatan pengawasan APBD 2026 menjadi wujud komitmen DPRD Salatiga dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. DPRD berharap pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dapat mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan pengawasan yang kuat dan kolaborasi yang solid, DPRD Salatiga optimistis APBD 2026 dapat menjadi instrumen efektif dalam mendukung kemajuan Kota Salatiga.
