Negara Tunda Pemberangkatan PMI ke UEA, Lindungi Pekerja Migran di Tengah Konflik Timur Tengah
Apa Kabar Salatiga – Kadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di kawasan konflik, khususnya di wilayah Timur Tengah.Dalam situasi geopolitik yang memanas akibat eskalasi konflik Iran-Israel, pemerintah mengambil langkah cepat dan tegas untuk menjamin keselamatan warganya.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Abdul Kadir saat meresmikan Migrant Center di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada Kamis, 27 Juni 2025. Ia menekankan bahwa perlindungan PMI di wilayah terdampak menjadi prioritas utama, termasuk di negara-negara yang menjadi sekutu Amerika Serikat seperti Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA).
Kadir Karding: Negara Hadir untuk PMI, Migrant Center Jadi Wujud Nyata Perlindungan
“Sudah saya instruksikan kepala Perlindungan untuk berkoordinasi langsung dengan Kedutaan Besar RI di Qatar. Mitigasi dan komunikasi intensif telah melakukan untuk memastikan PMI kita aman dan terlindungi,” ujar Abdul Kadir.
Terkait situasi di UEA, Menteri P2MI menegaskan bahwa pemerintah memutuskan untuk menunda sementara pemberangkatan calon PMI ke negara tersebut. Penundaan ini berlaku sebagai langkah antisipatif guna mencegah potensi risiko di tengah ketidakstabilan kawasan.
“Sementara kita hold dulu untuk ke Uni Emirat Arab. Apalagi untuk sektor domestik, itu sudah Tidak boleh sejak 2011,” jelasnya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari kebijakan menyeluruh yang menunjukkan kehadiran negara dalam situasi darurat internasional. Pemerintah telah melakukan proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di zona konflik. Tercatat sebanyak 97 WNI. Berhasil dievakuasi melalui jalur darat menuju Baku. Azerbaijan, dan 11 orang di antaranya telah tiba di Indonesia pada gelombang pertama evakuasi dari Iran.
Baca Juga : Berkas Perkara Mami U Diserahkan ke Kejari Semarang, Bakal Dijerat UU Pornografi
Karding menambahkan bahwa pemerintah tidak akan ragu mengambil keputusan strategis demi melindungi keselamatan PMI, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang dalam proses pemberangkatan.
“Prinsipnya, negara hadir. Negara tidak akan membiarkan PMI bekerja tanpa jaminan keselamatan, apalagi di tengah konflik,” tegasnya.
Dengan adanya penundaan pengiriman PMI dan pembukaan Migrant Center sebagai pusat informasi dan advokasi, pemerintah berharap dapat memperkuat sistem pelindungan menyeluruh bagi pekerja migran, khususnya di kawasan rawan konflik.
