Apa Kabar Salatiga — Forum Purnawirawan TNI menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap DPR RI yang belum merespons surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
🗣️ “Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana,” ujar Slamet, Rabu (2/7/2025).
Ia menilai kondisi bangsa saat ini berada di titik kritis dan menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak menyelamatkan negara.
Slamet menegaskan bahwa perjuangan harus dilakukan bersama-sama tanpa penundaan, dan ia mengkritik DPR karena tidak menjawab surat aspirasi yang telah disampaikan secara santun.
“Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab,” tegasnya.
Situasi Bangsa Kritis, Purnawirawan TNI Serukan Aksi Jika DPR Tak Respons Pemakzulan
Forum tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara purnawirawan TNI dan masyarakat luas dalam menjaga keutuhan bangsa. Seruan Slamet mendapat dukungan langsung dari para peserta yang hadir, yang menyatakan kesiapan mereka untuk berjuang bersama.
Baca Juga : Jadwal Pencairan KJP Plus Bulan Juli 2025, Begini Caranya Jika Belum meterima
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan bahwa lembaganya belum menerima surat usulan pemakzulan secara resmi.
Puan Maharani menyebut DPR masih menumpuk banyak surat di awal masa sidang dan belum sempat membacanya.
🗣️ Puan Maharani menyampaikan bahwa DPR belum menerima surat usulan pemakzulan karena baru membuka masa sidang pada hari Selasa dan masih harus menyortir banyak surat yang menumpuk.
Puan memastikan bahwa jika surat tersebut sudah masuk dan memenuhi syarat administratif, DPR akan menjalankan mekanisme yang berlaku.
📣 Publik menyoroti pernyataan tersebut karena Forum Purnawirawan TNI menyampaikan urgensi yang tinggi terkait pemakzulan Wakil Presiden.
📌 Kesimpulan: Ketegangan antara Forum Purnawirawan TNI dan DPR RI terkait usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka semakin meningkat. Ancaman untuk menduduki MPR menjadi sinyal bahwa aspirasi masyarakat harus segera pemerintah tanggapi secara serius oleh lembaga legislatif.
